Walikota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin membuka Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tisnonegaran pada Selasa (13/6) di Pendopo Kecamatan Kanigaran.
Walikota Probolinggo Habib Hadi
Zainal Abidin membuka Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tisnonegaran
pada Selasa (13/6) di Pendopo Kecamatan Kanigaran. “Terima kasih atas kinerja
dan kerjasama selama ini kepada semua LKK Kelurahan Tisnonegaran, karena tanpa
kebersamaan tidaklah mungkin kita bisa mencapai keberhasilan saat ini” ujarnya.
Perencanaan pembangunan harus
sesuai regulasi yang berlaku.” Kita ingin membuat kegiatan seperti ini, ini
sudah direncanakan dari tahun kemarin, itu contoh scoope kecilnya. Begitu juga
dengan pembangunan Kota Probolinggo tentunya harus ada tahapan-tahapan, dari
tingkat Kecamatan hingga tingkat Kota, dan harus disesuaikan dengan kemampuan
daerah” terang Habib Hadi.
Ia juga membeberkan keberhasilan Kota Probolinggo mendapat penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam laporan hasil pemeriksaan oleh BPK. Penghargaan tersebut merupakan yang ke enam kali berturut-turut.
“karena regulasi ini berat, tidak
semudah yang anda bayangkan, apalagi tiap tahun kita diaudit,diperiksa oleh BPK
untuk mempertanggung jawabkan anggaran yang sudah dikeluarkan Pemerintah. Termasuk
kegiatan seperti ini juga diperiksa semua, karena sumber anggarannya dari
Pemerintah. Alhamdulillah kita kembali menerima WTP dari BPK, Itu semua berkat penyelenggara kegiatan yang
tertib dan disiplin” imbuhnya.
Selanjutnya Umar Hidayat,
narasumber dari Bappeda Litbang Kota Probolinggo menjelaskan tentang pentingnya integrasi dan sinkronisasi
kamus usulan musrenbang dalam mendukung efektifitas perencanaan pembangunan
daerah di Kota Probolinggo. LKK
harus bisa memahami potensi kewilayahan, kendala di lapangan dan prioritas
kebutuhan masyarakat di RT/RW masing-masing. Kemudian melalui Lurah,
menyampaikan identifikasi rancangan kegiatan yang memungkinkan menjadi usulan
Kamus; ditujukan kepada Camat dan atau Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas
fungsinya.
“Peran LKK yang tidak kalah penting adalah memiliki data/informasi
berkenaan lingkup bidang yang ditangani, semisal POSYANDU terkait Stunting, PKK
berkaitan peran POKJA-POKJA; termasuk efektifitas GERMAS, PHBS, dll” paparnya.
Diharapkan kamus usulan MUSRENBANG mencerminkan
kebutuhan masyarakat yang mengacu kepada skala prioritas kebutuhan dan
disesuaikan kemampuan keuangan darerah. LKK memiliki andil konkrit dalam
implementasi Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, menjalankan peran antara
penyeranta informasi kebijakan Pemerintah Daerah sekaligus mensinkronkan dengan
aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Acara yang mengusung tema peran
LKK dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah di Kota Probolinggo Tahun
2023 diinisiasi oleh Pokmas Guyub Rukun Sak Lawase. Kegiatan yang dihadiri 70
LKK ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan peran aktif LKK dalam pembangunan
daerah. Mereka mendapatkan goodie bag yang unik berupa tas anyaman dari Daraka
Craft yang berlokasi di Jl.Pahlawan No.22 Kelurahan Tisnonegaran.