Pesan Walikota Probolinggo Kepada LKK Untuk Berkolaborasi Dengan Pemerintah

Walikota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin membuka Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Kebonsari Kulon pada Kamis (27/7) di Ombass Café n Resto. Ia didampingi Camat Kanigaran, Lurah Kebonsari Kulon serta ketua Pokmas Krisna selaku penyelenggara. Banyak pesan yang ia sampaikan kepada 40 orang LKK yang hadir. Mereka adalah ketua RW, ketua TP PKK dan Pokja, ketua LPM, ketua KIM, ketua Karang taruna, ketua Posyandu serta LKK lainnya.

Dalam sambutannya Walikota Probolinggo berpesan kepada LKK untuk bisa berkolaborasi dengan Pemerintah. “Kita harus bisa saling support, saling menyempurnakan dan berkolaborasi untuk mewujudkan harapan Kota Probolinggo menjadi lebih baik, regulasi yang ada harus berjalan seiring dan seirama” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar LKK yang menjadi panutan dan pedoman warga menjalankan perannya dengan baik. “Masing-masing LKK memiliki tugas dan fungsinya, apabila ada ketidakcakapan / ketidakmampuan, ayo kita sadari, kita perbaiki. Jangan karena kepentingan diri sendiri, kita melihat apa yang dilakukan orang lain selalu tidak benar, begitu juga dengan Pemerintah ketika melakukan hal ini dan itu seakan-akan ada tebang pilih, maka dari itu LKK menjadi garda terdepan untuk memberikan penjelasan atau informasi yang benar kepada masyarakat” imbuhnya.

Habib Hadi berharap semua program yang sudah direncanakan Pemerintah Kota  hingga Kelurahan dilaksanakan sesuai aturan yang ada. “Semua penyelenggaraan kegiatan pemerintah harus tertib administrasi dan sesuai regulasi, Pemerintah akan memperhatikan apa yang menjadi kendala dan kebutuhan masyarakat, yang penting rukun, kompak, dan saling menguatkan” tegasnya.

Tidak lupa ia mengajak LKK untuk turut mensukseskan Cokro fair yang akan digelar pada 7 Agustus mendatang.

Selanjutnya penyampaian materi oleh Abdul Mujib, Ketua DPRD Kota Probolinggo selaku narasumber pertama. “LKK kita anggap sebagai prioritas sehingga terbitlah Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, yang menjadi payung hukum kita semua dalam melaksanakan kegiatan termasuk menganggarkan kegiatan tersebut” ungkapnya.

Dalam sesi tanya jawab, tidak ada pertanyaan yang dilontarkan peserta namun banyak usulan yang disampaikan. Kendati demikian pimpinan DPRD Kota Probolinggo itu tetap menanggapi dan menampung aspirasi tersebut.

Diantaranya usulan dari Bu ning selaku kader lingkungan di RW 17 Kebonsari Kulon yang mengaku sudah banyak mendukung Kelurahan dalam meraih prestasi. Ia berharap lingkungannya bisa  memiliki identitas semacam gapura sebagai kampung edukasi & peduli lingkungan. Diketahui RW 17 memiliki bank sampah gerpesh jitu akronim dari gerakan peduli sampah RW 17 yang mengelola sampah dan menyumbangkan hasilnya untuk kegiatan sosial. Selain itu RW 17 juga memiliki KWT Srikandi sebagai kampung edukasi cara becocok tanam serta bagaimana penggunaan pekarangan untuk pangan lestari.

Ketua LPM Kebonsari Kulon turut menanggapi bahwa gapura belum ada dalam kamus usulan musrenbang, begitu pula dengan mesin potong rumput, padahal mesin tersebut sangat dibutuhkan untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Sementara ketua RW 2 mengeluhkan wilayahnya yang menjadi langganan banjir, ia berharap agar drainase di sekitar kecapan di normalisasi guna mencegah banjir.

Terakhir materi dari Ratih Sudarmanti, analis kebijakan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo selaku narasumber kedua. Ia menjawab keluhan RT/RW terkait tunjangan prestasi yang tak kunjung direalisasikan. “Kami sudah berupaya agar tunjangan prestasi dapat segera direalisasikan, namun kami mohon waktu karena menunggu revisi perwali yang harus disesuaikan dengan regulasi Pemerintah Pusat” pungkasnya.