Musrenbang Kelurahan Kebonsari Wetan Dorong Usulan Berkualitas dan Tepat Sasaran
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kebonsari Wetan diselenggarakan pada Selasa (27/1) siang di Aula Kelurahan Kebonsari Wetan.
Musrenbang Kebonsari Wetan
Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kebonsari Wetan diselenggarakan
pada Selasa (27/1) siang di Aula Kelurahan Kebonsari Wetan. Kegiatan ini
diikuti oleh 28 peserta yang berasal dari unsur masyarakat dan perangkat
daerah.
Musrenbang dibuka oleh Camat
Kanigaran Purwantoro Noviyanto, S.STP., M.Si., yang didampingi Lurah Kebonsari
Wetan, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Statistisi Muda BPS Kota Probolinggo, serta Ketua LPM Kelurahan Kebonsari Wetan.
Dalam sambutannya, Camat
Purwantoro menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam proses
perencanaan pembangunan, mulai dari sosialisasi, penjaringan usulan, hingga
Musrenbang tingkat kota. Ia menegaskan bahwa usulan yang diajukan diharapkan
mampu menghasilkan program prioritas yang berkualitas, tidak hanya berorientasi
pada kuantitas.
Lebih lanjut, Camat Purwantoro
mengingatkan agar usulan pembangunan yang diajukan harus bebas dari
permasalahan, seperti sengketa lahan maupun penolakan warga. Hal tersebut
penting agar program yang telah disetujui tidak terkendala pada tahap
pelaksanaan akibat keberatan dari masyarakat itu sendiri.
Ia juga menekankan bahwa
terdapat enam program prioritas yang menjadi fokus pembangunan, sehingga setiap
usulan perlu disusun secara matang, jelas sasaran, serta benar-benar sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut,
Statistisi Muda dari BPS Kota Probolinggo turut menyampaikan sosialisasi
terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali.
Sensus ini mendata seluruh pelaku usaha, baik kecil, menengah, maupun besar,
mulai dari tukang becak hingga pedagang sayur, dengan pengecualian sektor
pertanian.
Selain itu, dijelaskan pula
manfaat Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai instrumen penting
untuk melihat struktur dan kondisi perekonomian di suatu wilayah, yang hasilnya
dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.