Forum Konsultasi Publik Kanigaran, Warga Sampaikan Beragam Aspirasi Pelayanan hingga Pembangunan

FKP (Forum Konsultasi Publik) yang dikemas dalam dialog langsung antara camat dan masyarakat pada Kamis (23/4) di Pendopo Kantor Kecamatan Kanigaran. Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB ini menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi warga dari berbagai unsur masyarakat.

FKP Kecamatan Kanigaran

FKP (Forum Konsultasi Publik) yang dikemas dalam dialog langsung antara camat dan masyarakat pada Kamis (23/4) di Pendopo Kantor Kecamatan Kanigaran. Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB ini menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi warga dari berbagai unsur masyarakat.

Forum tersebut dihadiri oleh Camat Kanigaran bersama Sekretaris Kecamatan, para lurah atau perwakilan lurah se-Kecamatan Kanigaran, serta jajaran kasi, kasubag, dan staf kecamatan. Sementara itu, peserta dialog terdiri dari perwakilan RT, RW, Karang Taruna, LPM, kelompok disabilitas, PKK, Posyandu, Linmas hingga Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Dalam sesi dialog, berbagai aspirasi disampaikan masyarakat. Perwakilan RW menyoroti proses administrasi pada aplikasi Portal Emas yang dinilai masih panjang dan memerlukan penyederhanaan agar pelayanan lebih cepat. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan kejelasan informasi terkait bantuan sosial serta penyederhanaan pelaporan RT/RW.

Dari unsur RT, disampaikan perlunya dukungan sarana prasarana penanganan bencana seperti alat pemotong pohon (chainsaw), menyusul kejadian pohon tumbang saat hujan lebat yang belum dapat tertangani secara cepat. Sementara itu, PKK mengusulkan dukungan fasilitas berupa laptop untuk menunjang pelaporan yang semakin kompleks.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mengangkat isu regulasi Koperasi Kelurahan Merah Putih yang belum jelas, serta kendala teknis dalam pengelolaan dana kelurahan. Di sisi lain, Karang Taruna menyampaikan program pemberdayaan pemuda melalui digitalisasi UMKM, sekaligus meminta fasilitasi terkait perizinan usaha (NIB) dan promosi produk lokal.

Kelompok disabilitas turut menyampaikan kebutuhan akses informasi yang jelas, khususnya terkait persyaratan administrasi seperti data desil untuk pendidikan, serta pentingnya literasi informasi untuk menangkal berita hoaks. Posyandu juga menyoroti perubahan regulasi menuju Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memerlukan pembinaan lintas sektor.

Sementara itu, Pokdarwis menekankan pentingnya sinergi dalam pengembangan potensi wisata di wilayah Kanigaran, termasuk kampung tematik dan berbagai destinasi lokal yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Camat Kanigaran Purwantoro Noviyanto menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap aspirasi melalui koordinasi lintas perangkat daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain evaluasi sistem pelayanan digital, fasilitasi perizinan UMKM, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, serta pengembangan potensi wisata berbasis wilayah.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pelayanan publik semakin optimal dan pembangunan di Kecamatan Kanigaran dapat berjalan lebih partisipatif serta tepat sasaran.

LINK TERKAIT