Forum Konsultasi Publik Kanigaran, Warga Sampaikan Beragam Aspirasi Pelayanan hingga Pembangunan
FKP (Forum Konsultasi Publik) yang dikemas dalam dialog langsung antara camat dan masyarakat pada Kamis (23/4) di Pendopo Kantor Kecamatan Kanigaran. Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB ini menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi warga dari berbagai unsur masyarakat.
FKP Kecamatan Kanigaran
FKP (Forum Konsultasi Publik) yang dikemas dalam dialog langsung antara camat dan masyarakat pada Kamis
(23/4) di Pendopo Kantor Kecamatan Kanigaran. Kegiatan yang dimulai pukul 13.00
WIB ini menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi warga dari berbagai
unsur masyarakat.
Forum tersebut dihadiri oleh
Camat Kanigaran bersama Sekretaris Kecamatan, para lurah atau perwakilan lurah
se-Kecamatan Kanigaran, serta jajaran kasi, kasubag, dan staf kecamatan.
Sementara itu, peserta dialog terdiri dari perwakilan RT, RW, Karang Taruna,
LPM, kelompok disabilitas, PKK, Posyandu, Linmas hingga Kelompok Sadar Wisata
(Pokdarwis).
Dalam sesi dialog, berbagai
aspirasi disampaikan masyarakat. Perwakilan RW menyoroti proses administrasi
pada aplikasi Portal Emas yang dinilai masih panjang dan memerlukan
penyederhanaan agar pelayanan lebih cepat. Selain itu, masyarakat juga
mengharapkan kejelasan informasi terkait bantuan sosial serta penyederhanaan
pelaporan RT/RW.
Dari unsur RT, disampaikan
perlunya dukungan sarana prasarana penanganan bencana seperti alat pemotong
pohon (chainsaw), menyusul kejadian pohon tumbang saat hujan lebat yang belum
dapat tertangani secara cepat. Sementara itu, PKK mengusulkan dukungan
fasilitas berupa laptop untuk menunjang pelaporan yang semakin kompleks.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM) mengangkat isu regulasi Koperasi Kelurahan Merah Putih yang belum jelas,
serta kendala teknis dalam pengelolaan dana kelurahan. Di sisi lain, Karang
Taruna menyampaikan program pemberdayaan pemuda melalui digitalisasi UMKM,
sekaligus meminta fasilitasi terkait perizinan usaha (NIB) dan promosi produk
lokal.
Kelompok disabilitas turut
menyampaikan kebutuhan akses informasi yang jelas, khususnya terkait
persyaratan administrasi seperti data desil untuk pendidikan, serta pentingnya
literasi informasi untuk menangkal berita hoaks. Posyandu juga menyoroti
perubahan regulasi menuju Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang
memerlukan pembinaan lintas sektor.
Sementara itu, Pokdarwis
menekankan pentingnya sinergi dalam pengembangan potensi wisata di wilayah
Kanigaran, termasuk kampung tematik dan berbagai destinasi lokal yang dinilai
memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
Menanggapi berbagai masukan
tersebut, Camat Kanigaran Purwantoro Noviyanto menyampaikan komitmennya untuk
menindaklanjuti setiap aspirasi melalui koordinasi lintas perangkat daerah.
Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain evaluasi sistem pelayanan
digital, fasilitasi perizinan UMKM, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat,
serta pengembangan potensi wisata berbasis wilayah.
Melalui
forum ini, diharapkan terbangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dan
masyarakat, sehingga pelayanan publik semakin optimal dan pembangunan di
Kecamatan Kanigaran dapat berjalan lebih partisipatif serta tepat sasaran.